Penulis: Tim redaksi — Kategori berita
Kunjungan Presiden ke Langkat menandai fase lanjutan dari respons nasional terhadap banjir besar yang melanda tiga provinsi sekaligus—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—sejak akhir November 2025. Pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk mengawal pemulihan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek kemanusiaan, tetapi juga infrastruktur dan ketahanan pangan.
Langkat sebagai Titik Strategis Koridor Bencana
Dalam perspektif penanganan bencana, Langkat memiliki posisi strategis sebagai koridor penghubung antara Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Prabowo menekankan bahwa wilayah perbatasan tidak boleh menjadi titik lemah dalam distribusi bantuan maupun pemulihan pascabencana.
Presiden meminta seluruh kepala daerah di wilayah terdampak untuk menyelaraskan data korban, kerusakan, serta kebutuhan lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan.
“Penanganan harus satu peta, satu data, dan satu komando,” ujar Presiden dalam pengarahan tertutup kepada jajaran pemerintah daerah.
Skala Dampak Banjir di Tiga Provinsi
Data terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Desember 2025 menunjukkan dampak banjir berskala besar di tiga provinsi sebagai berikut:
Data Statistik Dampak Banjir Sumatera
| Provinsi | Kab/Kota Terdampak | Pengungsi | Rumah Rusak | Lahan Pertanian Terdampak |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 9 wilayah | 48.320 jiwa | 6.212 unit | 8.450 ha |
| Sumatera Utara | 6 wilayah | 32.880 jiwa | 4.110 unit | 6.700 ha |
| Sumatera Barat | 7 wilayah | 27.540 jiwa | 3.870 unit | 5.920 ha |
Total pengungsi tercatat mencapai 108.740 jiwa, dengan dampak signifikan terhadap sektor pangan dan infrastruktur dasar.
Komando Eksekutif: Alat Berat dan Infrastruktur Urat Nadi
Dalam kunjungannya ke Langkat, Presiden Prabowo mengeluarkan perintah langsung untuk pengerahan penuh alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk dukungan dari BUMN dan sektor swasta.
Prioritas Infrastruktur
- Perbaikan darurat 19 jembatan desa dan penghubung antarkecamatan
- Pembersihan 41 km ruas jalan kabupaten dan provinsi
- Normalisasi sungai dan perbaikan tanggul
Presiden menegaskan bahwa pembukaan akses jalan menjadi kunci percepatan distribusi bantuan logistik dan layanan kesehatan ke wilayah yang sempat terisolasi.
Fungsi TNI dan Polri
Dalam struktur tanggap darurat, Presiden Prabowo menginstruksikan TNI dan Polri menjalankan fungsi ganda. Selain pengamanan dan distribusi bantuan, aparat diminta terlibat aktif dalam pembersihan lumpur, evakuasi lanjutan, serta pendirian dapur umum.
Hingga hari ke-6 penanganan, pemerintah telah mengerahkan:
- 1.800 personel TNI
- 1.200 personel Polri
- 900 personel Basarnas
- 600 relawan gabungan
Upaya ini memungkinkan evakuasi aman bagi lebih dari 89.000 warga dari zona rawan banjir.
Ketahanan Pangan Jadi Perhatian Khusus
Langkat dikenal sebagai salah satu lumbung pangan penting di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada pemulihan sektor pertanian.
Langkah Pemulihan Pangan
- Penyaluran bantuan bibit dan pupuk
- Rehabilitasi lahan pertanian terendam
- Perbaikan saluran irigasi
Kementerian Pertanian diminta memastikan petani dapat kembali menanam dalam waktu sesingkat mungkin untuk mencegah gangguan pasokan pangan regional.
Kesiapsiagaan Kesehatan dan Layanan Psikososial
Presiden juga menegaskan kesiapsiagaan penuh sektor kesehatan di Langkat. Seluruh posko kesehatan diminta beroperasi 24 jam untuk mengantisipasi penyakit pascabanjir seperti diare, ISPA, dan penyakit kulit.
Selain layanan medis, pemerintah menyediakan dukungan psikososial, terutama bagi anak-anak dan lansia yang terdampak banjir.
Maraton kunjungan Presiden Prabowo Subianto dari Aceh Tamiang ke Langkat, Sumatera Utara, menegaskan totalitas pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir di Sumatera. Dengan pendekatan langsung, komando terpusat, serta pengerahan sumber daya besar, pemerintah berupaya memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata.
Kunjungan ini juga menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya soal tanggap darurat, tetapi juga pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan pangan masyarakat terdampak.
