Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan dan penjualan knalpot brong di seluruh wilayah
provinsi. Selain upaya penertiban, surat edaran itu juga memuat skema edukasi dan ancaman sanksi bagi pelajar yang kedapatan memakai knalpot brong,
termasuk kemungkinan tidak naik kelas. Pemerintah daerah menugaskan sekolah, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk menegakkan aturan ini.
Apa yang Diatur Surat Edaran KDM?
Surat edaran tertanggal 25 Agustus 2025 itu meminta seluruh pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW untuk menghentikan peredaran dan penggunaan
knalpot brong. Isi utama edaran mencakup:
- Pelarangan penggunaan knalpot tidak standar yang menimbulkan kebisingan berlebih.
- Larangan penjualan dan pemasangan knalpot brong secara komersial di wilayah Jawa Barat.
- Koordinasi penertiban dengan Satpol PP dan kepolisian; razia akan dilakukan pada titik peredaran.
- Kerja sama dengan sekolah untuk membuat pakta integritas yang ditandatangani orang tua siswa.
- Sanksi pendidikan bagi pelajar yang melanggar, termasuk ancaman administrasi akademik seperti tidak naik kelas.
Mengapa Pemerintah Melarang Knalpot Brong?
Alasan utama yang dikemukakan Gubernur adalah aspek kenyamanan publik dan keselamatan berkendara. Knalpot yang diubah sedemikian rupa
sering menghasilkan suara bising yang mengganggu lingkungan, berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi lain, dan tidak memenuhi standar emisi.
Dalam pandangan pemerintah daerah, kendaraan bermotor seharusnya beroperasi dengan peralatan pabrikan yang telah diuji standar keselamatan.
Catatan: Larangan ini fokus pada knalpot modifikasi yang menghasilkan tingkat kebisingan melebihi batas normal — bukan pada perawatan rutin kendaraan.
Penegakan & Sanksi: Dari Razia hingga Tidak Naik Kelas
Surat edaran meminta aparat daerah melakukan razia terjadwal, menyasar bengkel ilegal dan penjual aksesori knalpot brong. Untuk pelajar, Pemprov
berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan sekolah untuk memasukkan klausul disiplin dalam peraturan sekolah.
Sanksi Administratif dan Pendidikan
Sanksi bisa bersifat administratif (tilang oleh kepolisian) atau sanksi internal sekolah. Sumber berita menyebutkan opsi sanksi yang cukup keras:
pelajar yang kedapatan memakai knalpot brong berpotensi tidak naik kelas atau dikenai hukuman disiplin lain sesuai ketentuan sekolah.
Penertiban Penjual
Penjual knalpot brong yang beroperasi secara komersial akan diberi peringatan dan dilarang menjual produk yang melanggar. Bila tetap beroperasi,
penindakan administrasi dan penyegelan lapak dapat diberlakukan. Dinas Perdagangan setempat diminta memantau peredaran suku cadang modifikasi.
Respons Publik: Dukungan dan Kritik
Reaksi masyarakat beragam. Sebagian mendukung langkah tegas KDM sebagai upaya mengembalikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Mereka menilai
kebijakan perlu untuk menekan kebisingan dan risiko kecelakaan.
Namun, muncul juga suara kritis: beberapa warga dan pegiat hak anak mempertanyakan efektifitas sanksi pendidikan seperti tidak naik kelas,
dengan alasan sanksi tersebut bisa berdampak jangka panjang pada masa depan anak. Pengamat kebijakan publik meminta keseimbangan antara penegakan hukum
dan program edukasi yang membangun kesadaran tanpa menghukum berlebihan.
Aspek Hukum & Kewenangan
Larangan knalpot brong diterbitkan melalui surat edaran gubernur—instrumen administrasi yang mengatur pelaksanaan di tingkat daerah. Namun, aspek
penegakan hukum lalu lintas (tilang) berada di kewenangan kepolisian. Sementara itu, pengaturan standar kendaraan dan produksi knalpot termasuk ranah
peraturan teknis yang mengacu pada Kementerian Perhubungan dan regulator teknis lainnya.
Artinya, penegakan efektif membutuhkan sinkronisasi: kebijakan daerah untuk penertiban + peran kepolisian untuk sanksi lalu lintas + peran teknis Kemenhub untuk pedoman standar.
Alternatif Solusi: Edukasi dan Program Mitigasi
Ahli keselamatan jalan menekankan bahwa penertiban semata tidak cukup. Rekomendasi yang perlu dikembangkan:
- Program edukasi lalu lintas terpadu di sekolah — bukan hanya sanksi, tetapi modul pemahaman dampak knalpot brong pada masyarakat.
- Fasilitasi bengkel resmi untuk modifikasi yang memenuhi standar (jika diperlukan) dan kampanye purna jual untuk pengembalian ke knalpot standar.
- Alternatif hukuman restoratif: kerja sosial lingkungan, partisipasi dalam program pembinaan, bukannya langsung hukuman akademik yang berat.
Implikasi bagi Industri Aksesori Motor
Larangan dan razia akan mempengaruhi ekonomi mikro: bengkel modifikasi dan penjual aksesori knalpot brong akan kehilangan pasar jika tidak segera
bertransformasi. Dinas Perdagangan dan UMKM didorong untuk menyiapkan skema bantuan transisi—misalnya pelatihan produksi suku cadang resmi atau pivot usaha.
Studi Kasus & Praktik Daerah Lain
Beberapa kota besar di Indonesia telah mengatur pembatasan kebisingan kendaraan dengan mengintegrasikan peraturan daerah dan operasi kepolisian. Contoh
terbaik memasangkan razia berkala dengan program edukasi komunitas sehingga kepatuhan meningkat tanpa menimbulkan resistensi sosial yang besar.
FAQ Singkat
Apakah semua jenis knalpot dilarang?
Larangan menargetkan knalpot modifikasi yang menghasilkan kebisingan berlebih dan tidak sesuai standar pabrikan. Perawatan rutin dan knalpot standar pabrik tidak terkena larangan.
Siapa yang berwenang menilang?
Penindakan tilang untuk pelanggaran teknis kendaraan berada di bawah kewenangan kepolisian. Satpol PP dan dinas terkait berperan pada penertiban administrasi dan penjualan.
Apa yang harus dilakukan pemilik bengkel?
Disarankan menjajaki layanan modifikasi yang sesuai standar, mengikuti pelatihan, dan beralih ke bisnis yang memenuhi regulasi. Dinas terkait diharapkan memfasilitasi transisi.
