“Saya jadi presiden karena dukungan kaum buruh, tani, dan nelayan. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya.” — Kalimat ini menggelegar di Monumen Nasional, menandai babak baru kedaulatan pekerja di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Salah satu pencapaian bersejarah yang diumumkan adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Setelah 22 tahun diperjuangkan di parlemen, Prabowo menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah NKRI, negara hadir memberikan payung hukum bagi mereka yang bekerja di sektor domestik.
“Lu yang keringat, dia yang dapat duit? Sorry saja. Kalau nggak mau ikut aturan kita, nggak usah berusaha di Indonesia!”
Presiden juga memberikan perhatian khusus pada pengemudi ojek online (ojol). Menanggapi keluhan potongan aplikator yang mencekik hingga 20 persen, Prabowo secara tegas memerintahkan agar potongan tersebut berada di bawah 10 persen. Ia bahkan menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang menjamin asuransi kecelakaan kerja dan kenaikan pembagian pendapatan minimal 92 persen bagi pengemudi.
Data Statistik & Poin Solusi Konkret:
- Hunian Layak: Pembangunan 1 juta rumah per tahun di dekat kawasan industri untuk memangkas biaya transportasi buruh.
- Perlindungan PHK: Pembentukan Satgas Mitigasi PHK melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2026.
- Beban Bunga: Penurunan bunga kredit rakyat menjadi maksimal 5 persen per tahun.
- Anggaran Sosial: Alokasi Rp500 triliun tahun ini untuk perlindungan sosial masyarakat berpenghasilan rendah.
- Ojol & Kurir: Minimal pendapatan pengemudi ditingkatkan menjadi 92 persen dari total tarif.
- Tanah Rakyat: Pengambilalihan 5 juta hektar lahan ilegal yang dikembalikan untuk kemakmuran rakyat.
Tak berhenti di sana, Prabowo juga menanggapi permintaan aktivis buruh mengenai Daycare (tempat penitipan anak) di kawasan industri dan beasiswa LPDP khusus aktivis buruh. Ia menjanjikan RUU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh harus tuntas tahun ini juga melalui kerja sama dengan DPR RI.
Di penghujung pidatonya, Presiden yang didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu menegaskan kembali komitmennya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar penguatan kualitas hidup keluarga buruh. Baginya, buruh bukan sekadar instrumen produksi, melainkan pilar utama Indonesia menuju bangsa yang mandiri dan berdaulat.
