Dalam kurun 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan capaian konkret melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Dapur Rakyat. Data hingga 31 Oktober 2025 mencatat, sebanyak 39,2 juta penerima manfaat telah merasakan program ini, sementara 600 ribu tenaga kerja terserap secara nasional.
Pada masa kampanye, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi menyaksikan anak-anak kelaparan di sekolah. “Negara kuat dimulai dari rakyat yang sehat dan bergizi,” ujarnya saat peluncuran Program Gizi Nasional di awal masa jabatannya. Seratus hari kemudian, janji itu berubah menjadi kenyataan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG telah membangun 13.347 dapur layanan gizi di seluruh provinsi. Dapur ini tidak hanya menyiapkan makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menghidupkan ekonomi desa.
“Ini bukan sekadar program bantuan pangan, ini investasi masa depan bangsa. Kita membangun manusia Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program Dapur Rakyat SPPG memberi efek berantai positif. Bukan hanya mengurangi angka stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebagian besar bahan makanan bersumber dari petani dan peternak daerah, menciptakan siklus ekonomi mikro yang sehat.
Total penerima manfaat nasional: 39.200.000 jiwa Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa dalam periode April–Oktober 2025, daerah dengan SPPG aktif mengalami penurunan rata-rata 2,1 persen angka stunting. Di sisi lain, survei Bappenas menunjukkan kenaikan indeks daya beli pedagang pasar tradisional sebesar 4,3 persen di wilayah yang terlibat program MBG.
“Ketika dapur rakyat ramai, ekonomi lokal ikut hidup. Petani sayur, peternak ayam, hingga ibu rumah tangga yang memasak, semua mendapat manfaat,” ujar Deputi Pemberdayaan Masyarakat BGN.
Pemerintah menargetkan perluasan program hingga 50 juta penerima manfaat pada 2026, dengan tambahan 3.500 dapur rakyat baru di kabupaten yang belum terjangkau. Dana tambahan Rp 12,5 triliun telah dialokasikan dalam APBN 2026.
Bagi pemerintah, SPPG bukan hanya pusat dapur. Ia simbol filosofi kemandirian rakyat. Di setiap desa, dapur rakyat berfungsi sebagai tempat kerja, belajar, dan gotong royong. Program ini menjadi ruang perjumpaan antara negara dan warganya.
“Prabowo mengembalikan makna negara hadir. Negara tidak hanya memberi bantuan, tetapi membangun kemampuan rakyatnya,” ujar salah satu koordinator SPPG di Kabupaten Garut. Dalam 100 hari, pemerintahan Prabowo berhasil membuktikan bahwa janji bukan sekadar retorika. 39 juta rakyat Indonesia kini merasakan manfaat dapur rakyat, sementara 600 ribu tenaga kerja mendapat penghidupan baru. Di tengah tantangan global, program ini menjadi contoh nyata bagaimana visi politik dapat bertransformasi menjadi gerakan sosial yang mengubah kehidupan jutaan orang.
Dengan arah baru reformasi pangan dan gizi, Prabowo meletakkan pondasi bagi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berdaulat.
Janji yang Dibayar Bukti: Dari Ide Kampanye Menjadi Gerakan Nasional
Dampak Baik SPPG: Gizi Naik, Ekonomi Hidup
Distribusi Penerima Manfaat per Provinsi (Data hingga 31 Oktober 2025)
Provinsi
Penerima Manfaat
Jumlah SPPG Aktif
Tenaga Kerja Terserap
Jawa Barat
6.800.000
1.920
95.000
Jawa Tengah
5.600.000
1.480
75.000
Jawa Timur
5.400.000
1.300
70.000
Sumatera Utara
2.900.000
860
38.000
Riau
1.400.000
370
16.000
Banten
1.500.000
551
21.000
Sulawesi Selatan
1.800.000
480
22.000
Papua dan Papua Barat
850.000
230
12.000
DKI Jakarta
1.200.000
310
14.000
Provinsi Lainnya (Total)
11.75.000
4.846
237.000
Total SPPG aktif: 13.347 unit
Total tenaga kerja terserap: 600.000 orang
Hasil Nyata: Turunnya Angka Stunting dan Naiknya Daya Beli Lokal
Ekspansi 2026: Target 50 Juta Penerima dan 1 Juta Tenaga Kerja
Dampak Sosial- Ekonomi Langsung (2025–2026)
SPPG dan Filosofi Kemandirian Rakyat
100 Hari, 39 Juta Senyum



















