Prabowo, Nelayan, dan Asta Cita Maritim:  Kerja Sama Indonesia–Inggris

Penulis: Tim redaksi — Kategori berita— Internasional

Presiden Prabowo Subianto menempatkan nelayan sebagai aktor utama pembangunan nasional berbasis maritim. Penegasan itu kembali disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di London, Inggris, pada 20 Januari 2026, saat mengumumkan kemitraan strategis baru Indonesia–Inggris, termasuk rencana pembangunan 1.500 kapal ikan untuk memperkuat sektor kelautan.

Fokus kepada nelayan bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan bagian dari visi besar Asta Cita Presiden Prabowo yang berakar pada amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka tersebut, laut tidak hanya dipandang sebagai ruang geografis, tetapi sebagai sumber kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat.

UUD 1945 dan Fondasi Konstitusional Ekonomi Maritim

Konstitusi Indonesia menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai tanggung jawab negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Bagi Prabowo, pasal ini memiliki makna strategis. Dengan tiga perempat wilayah Indonesia berupa laut, nelayan menjadi representasi langsung dari mandat konstitusi tersebut. Ketika nelayan sejahtera, negara hadir menjalankan kewajibannya.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menilai bahwa selama puluhan tahun potensi laut Indonesia belum dikelola optimal. Ketimpangan infrastruktur, keterbatasan armada tangkap, dan lemahnya industri hilir membuat nelayan berada di posisi rentan.

Asta Cita dan Keberpihakan pada Nelayan

Dalam dokumen Asta Cita, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan dan ekonomi. Sektor perikanan tangkap menjadi pilar utama karena berkontribusi langsung pada penyediaan protein nasional.

Prabowo secara terbuka menyebut konsumsi protein masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibanding negara lain. Karena itu, peningkatan produksi ikan tidak hanya berdampak pada ekonomi nelayan, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.

“Tiga perempat wilayah kita adalah laut,” ujar Prabowo di London. Pernyataan ini bukan retorika, melainkan penegasan arah kebijakan bahwa masa depan Indonesia ditentukan dari laut.

1.500 Kapal Ikan dan Revitalisasi Desa Nelayan

Kerja sama dengan Inggris mencakup dukungan pembangunan 1.500 kapal ikan. Program ini dirancang untuk:

• Meningkatkan kapasitas tangkap nelayan.
• Memperbaiki kualitas hidup desa-desa pesisir.
• Mendorong distribusi protein ikan ke masyarakat luas.

Sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, sebagian besar kapal nelayan Indonesia saat ini berukuran kecil dengan teknologi terbatas. Kehadiran armada baru diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus keselamatan kerja.

Kerja Sama Indonesia–Inggris

Dalam kacamata kebijakan luar negeri, kemitraan Indonesia–Inggris menunjukkan pendekatan pragmatis. Inggris dipandang memiliki penguasaan teknologi dan kekuatan finansial yang dapat dikolaborasikan dengan potensi sumber daya Indonesia.

Redaksi mencatat, kerja sama ini tidak berdiri sendiri. Ia sejalan dengan strategi Prabowo memperluas jejaring mitra global tanpa kehilangan kendali nasional. Indonesia tetap menjadi penentu arah, sementara mitra asing berperan sebagai akselerator.

Model ini dinilai berbeda dari pola lama yang cenderung menempatkan Indonesia sebagai pasar. Dalam kemitraan strategis baru, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas menjadi kata kunci.

Nelayan, Ketahanan Pangan, dan Stabilitas Nasional

Atensi Prabowo terhadap nelayan juga berkaitan erat dengan isu ketahanan nasional. Dalam perspektif keamanan nonmiliter, pangan menjadi faktor stabilitas sosial dan politik.

Ketika nelayan sejahtera, pasokan ikan terjaga, harga stabil, dan gizi masyarakat meningkat. Efek berantai ini memperkuat fondasi bangsa dari bawah.

Beberapa studi yang dikutip media nasional menunjukkan bahwa wilayah pesisir dengan ekonomi nelayan kuat cenderung lebih stabil dan resilien terhadap krisis.

Pendidikan Maritim dan SDM Pesisir

Selain sektor kapal dan infrastruktur, kerja sama Indonesia–Inggris juga menyentuh bidang pendidikan. Prabowo mendorong kolaborasi universitas Inggris dengan perguruan tinggi Indonesia seperti UI dan UGM.

Pendidikan menjadi kunci agar generasi muda pesisir tidak hanya menjadi nelayan tradisional, tetapi juga pelaku industri maritim modern—dari teknologi perikanan hingga logistik laut.

Keberadaan kampus Inggris di Singosari dan Bandung dengan fokus digital dan teknologi dinilai dapat mempercepat transformasi SDM maritim Indonesia.

Tabel Statistik Maritim dan Nelayan Indonesia

Perhatian Presiden Prabowo terhadap nelayan menegaskan bahwa pembangunan maritim bukan slogan, melainkan strategi negara. Dari UUD 1945 hingga Asta Cita, dari desa nelayan hingga forum internasional di London, arah kebijakan menunjukkan konsistensi.

Nelayan ditempatkan bukan sebagai objek bantuan, tetapi subjek pembangunan. Jika visi ini berjalan konsisten, laut Indonesia tidak hanya menjadi ruang eksploitasi, melainkan sumber kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.