Penulis: Tim redaksi | Kategori berita |
Latar Belakang: Janji Prabowo Tentang “Edukasi Anak Negeri”
Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmen kuat terhadap pemerataan pendidikan nasional.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menghidupkan kembali semangat pendidikan berbasis kerakyatan yang mudah diakses oleh seluruh anak bangsa,
terutama dari keluarga miskin ekstrem.
Program ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Sekolah Rakyat dirancang menjadi solusi konkret terhadap kesenjangan pendidikan yang selama ini menahan laju kemajuan generasi muda di pelosok negeri.
Data Nasional: Sekolah Rakyat di 34 Provinsi
Berdasarkan laporan resmi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Sosial hingga 31 Oktober 2025, tercatat
166 Sekolah Rakyat telah berdiri dan beroperasi aktif di 34 provinsi Indonesia.
| Provinsi | Jumlah Sekolah Rakyat | Jumlah Siswa |
|---|---|---|
| Jawa Barat | 22 | 2.450 siswa |
| Jawa Tengah | 18 | 1.980 siswa |
| Jawa Timur | 16 | 1.870 siswa |
| Sumatera Utara | 12 | 1.120 siswa |
| Sulawesi Selatan | 10 | 940 siswa |
| Nusa Tenggara Timur | 8 | 715 siswa |
| Kalimantan Timur | 9 | 880 siswa |
| Papua | 5 | 520 siswa |
| DKI Jakarta | 4 | 300 siswa |
| Provinsi Lainnya (24 provinsi) | 72 | 7.170 siswa |
| Total | 166 Sekolah | 15.945 siswa |
Dari total 15.945 siswa tersebut, 64% adalah anak-anak usia sekolah dasar dari keluarga miskin ekstrem,
sedangkan sisanya terdiri dari anak yatim, anak putus sekolah, serta remaja yang tidak sempat melanjutkan ke jenjang formal.
Dampak Sosial dan Ekonomi Sekolah Rakyat
Selain menekan angka kemiskinan ekstrem, Sekolah Rakyat juga memiliki dampak luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka putus sekolah sebesar 11,7% di wilayah tempat Sekolah Rakyat beroperasi.
Lebih jauh, keberadaan Sekolah Rakyat turut membuka lapangan kerja baru. Hingga Oktober 2025, sebanyak
4.320 tenaga pengajar telah terserap, terdiri dari guru profesional, relawan pendidikan, dan instruktur vokasi lokal.
Di Jawa Barat, misalnya, Sekolah Rakyat di Kabupaten Garut dan Sukabumi menjadi contoh sukses.
Program keterampilan berbasis agroindustri dan digitalisasi pendidikan menarik perhatian lembaga donor internasional,
termasuk UNESCO, yang memuji inisiatif Prabowo sebagai “model pembelajaran inklusif Asia Tenggara.”
Kebijakan Berbasis Data dan Pengawasan Publik
Pemerintah memastikan pengawasan ketat terhadap implementasi Sekolah Rakyat dengan melibatkan sistem Dashboard Transparansi Pendidikan Nasional.
Melalui sistem ini, publik dapat memantau realisasi anggaran, jumlah siswa, hingga capaian kurikulum tiap provinsi secara real time.
Dari total anggaran sebesar Rp1,8 triliun yang dialokasikan pada 2025, serapan anggaran mencapai 89% hingga akhir Oktober,
menandakan efisiensi pengelolaan yang tinggi.
Penutup: Dari Janji Menjadi Bukti
Dalam waktu kurang dari seratus hari, Presiden Prabowo Subianto meneguhkan bahwa janji kampanye tentang pemerataan pendidikan bukan sekadar slogan.
Sekolah Rakyat hadir sebagai simbol perubahan nyata — bahwa setiap anak Indonesia berhak bermimpi tanpa dibatasi keadaan ekonomi.
“Kami tidak hanya ingin mencetak siswa pintar, tetapi juga membangun generasi berkarakter dan berdaya saing,” ujar Menteri Pendidikan
Dengan capaian ini, pemerintahan Prabowo mencatat sejarah baru: menjadikan pendidikan bukan lagi beban, melainkan fondasi kemajuan bangsa.
