Penulis: Tim Redaksi • 1 September 2025 • Kategori berita
“Ini pukulan berat. Dan mudah-mudahan pukulan yang terakhir, karena ini menjadi sebuah pelajaran.” — Bucky Wikagoe, Ketua DPRD Jawa Barat.
Refleksi Kepenatan Kekuasaan dan Cermin Digital
Dalam sambutannya, Bucky menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “mabuk kekuasaan” — kondisi di mana pejabat menjadi jauh dari keluh kesah rakyat. Ia mengingatkan bahwa di era digital, segala ucapan dan tindakan pejabat terekam di media sosial, menjadi “cermin digital” yang cepat memantulkan setiap kesalahan ke publik.
Pernyataan ini merupakan seruan moral: wakil rakyat harus lebih peka dan menempatkan integritas serta empati sebagai landasan kebijakan. Bucky menegaskan fungsi DPRD adalah mendengarkan, melayani, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, bukan mencari pembenaran atas kekuasaan.
Mendengar Tuntutan Demonstran: Pendidikan dan Lapangan Kerja
Selain menyampaikan belasungkawa, Bucky secara langsung menanggapi tuntutan demonstran yang menyorot dua isu pokok: akses pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Ia menyatakan kedua isu ini menjadi prioritas DPRD Jawa Barat dan memaparkan langkah-langkah konkret yang sedang dan akan ditempuh.
Perbaikan Data untuk Kebijakan Pendidikan
Menurut Bucky, salah satu akar masalah kebijakan pendidikan adalah data yang tidak akurat. Tanpa data yang valid, program bantuan dan alokasi anggaran berisiko tidak tepat sasaran. DPRD, ujarnya, akan mendorong perbaikan basis data pendidikan agar bantuan sampai pada anak yang membutuhkan dan meminimalkan angka putus sekolah.
“Perlu perbaikan data. Pemerintah daerah harus menyediakan data yang valid agar program bantuan tidak salah sasaran,” kata Bucky.
Strategi Menekan Pengangguran
Bucky mengakui bahwa tingkat pengangguran di Jawa Barat masih menjadi tantangan besar. Untuk itu DPRD mengarusutamakan beberapa langkah: peningkatan efisiensi anggaran agar lebih banyak dana dialokasikan ke program pro-rakyat; intensifikasi audiensi dengan investor; dan kemudahan perizinan bagi industri padat karya.
Sebagai contoh konkret, Bucky menyebut beberapa pabrik baru di wilayah Cirebon dan Indramayu yang diproyeksikan dapat menyerap puluhan ribu tenaga kerja jika proses perizinan dipermudah dan serangkaian fasilitas pendukung terpenuhi.
Tabel Statistik Pendidikan & Pengangguran Jawa Barat
Berikut tabel ringkasan indikator yang menjadi fokus DPRD Jabar untuk tindak lanjut kebijakan:
| Indikator | Data Terakhir (2023) | Target 2025 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Angka Putus Sekolah (SMP & SMA) | 4,2% | <2% | Perlu intervensi program beasiswa dan perbaikan data pendaftaran |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 7,44% | ~6% | Strategi: investasi padat karya, pelatihan vokasi |
| Unit Pabrik Padat Karya Baru (Cirebon & Indramayu) | 12 unit (proyek berjalan) | 20 unit | Estimasi penyerapan: >30.000 tenaga kerja |
| Investasi Masuk (Realisasi) | Rp 174 triliun | Rp 200 triliun | Perlu percepatan perizinan dan insentif lokal |
Langkah-Langkah DPRD Jawa Barat: Dari Anggaran hingga Audiensi
Untuk menjawab tantangan di atas, Bucky memaparkan beberapa kebijakan DPRD yang akan diperkuat:
- Efisiensi Anggaran: Memprioritaskan belanja yang langsung berdampak pada pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
- Perbaikan Basis Data: Bekerja sama dengan dinas terkait untuk memperbarui data pendidikan dan ketenagakerjaan.
- Fasilitasi Investasi Padat Karya: Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memangkas birokrasi perizinan.
- Pelatihan Vokasi & Sertifikasi: Mengaitkan program pelatihan dengan kebutuhan industri lokal agar lulusan siap kerja.
- Dialog Berkelanjutan: Audiensi rutin dengan pengusaha, lembaga pendidikan, dan perwakilan buruh/komunitas.
Pengawasan Publik dan Akuntabilitas
Bucky menegaskan bahwa DPRD akan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan program untuk memastikan anggaran berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi program.
Resonansi Publik dan Harapan ke Depan
Pernyataan Bucky mendapat sambutan beragam: sebagian melihatnya sebagai refleksi penting dari pimpinan DPRD yang mengakui tanggung jawab; sebagian lagi meminta tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Aktivis pendidikan dan serikat pekerja menekankan perlunya jadwal terukur dan indikator kinerja yang dapat diawasi publik.
Untuk itu, DPRD Jawa Barat dijadwalkan menyusun roadmap kebijakan 6–12 bulan yang akan diumumkan ke publik, meliputi langkah perbaikan data, program beasiswa, serta paket insentif untuk industri padat karya.
Penutup
Insiden Afan Kurniawan menjadi titik refleksi bagi DPRD Jawa Barat. Kata-kata Bucky Wikagoe — tentang integritas, empati, dan pentingnya perbaikan data — membuka ruang dialog publik yang harus ditindaklanjuti lewat kebijakan konkret.
