Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN Bahas Peta Jalan Danantara dalam RDP Panas
JAKARTA – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rabu (20/8/2025) untuk mendalami peta jalan, rencana kerja, dan anggaran operasional Danantara. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erik Tohir, para Wakil Menteri, serta jajaran petinggi Indonesia Investment Authority (INA) atau Danantara, termasuk Roslan Roslani. Rapat ini dimulai setelah kuorum terpenuhi dengan kehadiran 18 anggota dari delapan fraksi.
Dalam sesi pemaparan, Menteri BUMN menekankan bahwa transformasi aset negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga pada “pembangunan bangsa.” Ia menyoroti pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan produktif. Pernyataan ini disambut dengan berbagai tanggapan dari anggota dewan yang ingin memastikan setiap langkah strategis BUMN, khususnya Danantara, dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.
Sementara itu, Roslan Roslani dari Danantara memaparkan visi lembaga tersebut sebagai dana investasi negara berstandar kelas dunia, yang beroperasi secara independen dan profesional. Ia menambahkan bahwa misi utama Danantara adalah menghasilkan keuntungan yang sehat dan, yang lebih penting, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat. Paparan ini menjadi landasan bagi diskusi mendalam mengenai bagaimana visi tersebut akan diterjemahkan ke dalam proyek-proyek nyata.
Namun, jalannya RDP tidak luput dari kritikan tajam dari Komisi VI. Beberapa anggota dewan mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai struktur kelembagaan Danantara. Mereka mempertanyakan peran, akuntabilitas, alur komando, dan mekanisme pengelolaan dividen yang dianggap masih belum jelas. Pertanyaan ini menunjukkan adanya celah komunikasi yang perlu dijembatani antara eksekutif dan legislatif demi terwujudnya tata kelola yang baik.
Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memantau implementasi peta jalan Danantara. Pihak DPR berharap agar semua kekhawatiran yang disampaikan dapat segera direspons dengan tindakan konkret. Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan DPR dalam memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara transparan dan akuntabel demi kemajuan ekonomi nasional.
