Penulis: Tim redaksi | Kategori berita | Internasional
Laporan progres terkini disampaikan langsung kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Desember 2025, oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Rosan menegaskan bahwa inisiatif ini murni berasal dari amanah Presiden Prabowo, yang berkeinginan agar jemaah Indonesia memiliki fasilitas permanen yang dekat dan nyaman dengan Masjidil Haram.
“Saya baru saja melaporkan ke Bapak Presiden karena atas perintah dari beliau, inisiatif beliau yang selama ini mengamanatkan kepada saya untuk melakukan pembelian dan juga pembangunan dari Kampung Haji di Makkah.”
Pilar Diplomasi Kedaulatan Ibadah: Inisiasi Langsung dari Istana
Rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia bermula dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Arab Saudi pada awal Mei 2025. Dalam pertemuan dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Yang Mulia Muhammad bin Salman (MBS), Presiden Prabowo menyampaikan aspirasi besar umat Islam Indonesia untuk memiliki fasilitas pemondokan sendiri. Hal ini disambut positif oleh MBS, yang secara lisan merespons ide pembangunan “Indonesian Village” pada malam harinya.
Terobosan Regulasi dan Langkah Cepat Jakarta
Komitmen Kerajaan Arab Saudi ditindaklanjuti dengan terobosan regulasi yang fundamental. Rosan Roeslani melaporkan bahwa pada akhir Juli 2025, Undang-Undang mengenai kepemilikan properti oleh institusi asing di Mekkah dan Madinah telah diubah dan akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Perubahan regulasi ini membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki tanah hak milik untuk akomodasi haji di Mekkah. Hal ini merupakan sebuah pencapaian diplomatik yang signifikan, memperkuat posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Setelah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo, Rosan Roeslani tercatat melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir untuk menindaklanjuti proses ini. Koordinasi intens dilakukan dengan “Royal Commission of Makkah”, instansi pemerintah Saudi yang mengelola penjualan tanah di Mekkah.
Proyek Multi-Miliar Dolar: Langkah Awal di Daerah Thakher
Langkah awal dari inisiatif Kampung Haji Indonesia telah dieksekusi melalui pembelian bersyarat (conditional sales and purchase agreement) di daerah Thakher, Mekkah. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang sangat strategis.
Kedaulatan Akomodasi: Dekat dari Masjidil Haram
Jarak akomodasi jemaah haji Indonesia saat ini berkisar antara 4,5 hingga 6 kilometer dari Masjidil Haram. Dengan adanya Kampung Haji Indonesia di Thakher, jarak ini dapat dipangkas secara signifikan menjadi hanya 2,5 kilometer. Keunggulan logistik ini akan sangat meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan ibadah jemaah, terutama bagi lansia.
Akses menuju Masjidil Haram akan difasilitasi oleh infrastruktur mutakhir. Kawasan ini terhubung langsung dengan Jembatan Al-Hujun (tunnel Al-Hujun), sebuah jembatan/terowongan besar yang sedang dibangun oleh Pemerintah Arab Saudi dan ditargetkan selesai pada tahun 2026. Jembatan ini dirancang untuk dapat dilalui oleh kendaraan transportasi (buggy) maupun pejalan kaki, memastikan pergerakan jemaah berlangsung aman dan lancar.
Data Statistik Lengkap Rencana Pembangunan Kampung Haji Indonesia
Fase awal proyek di Thakher mencakup pembelian properti yang sudah ada dan pengembangan kawasan baru.
| Indikator Proyek | Status dan Detail | Nilai/Kapasitas |
|---|---|---|
| Lokasi Awal Pembelian | Daerah Taker (Thakher), Mekkah | 2,5 km dari Masjidil Haram |
| Aset yang Sudah Dibeli | 1 Hotel (3 Tower, 28 Lantai) + Lahan | Total Lahan ± 5 Hektar |
| Kapasitas Kamar Awal | Hotel yang sudah jadi (3 Tower) | 1.461 Kamar |
| Kapasitas Jemaah Awal | Daya Tampung dari Aset yang sudah dibeli | 4.383 Jemaah Haji |
| Rencana Pengembangan | Pembangunan 13 Tower Tambahan dan 1 Mall | Total 6.025 Kamar |
| Kapasitas Jemaah Total (Target) | Daya Tampung Penuh (Hotel + 13 Tower) | Lebih dari 23.000 Jemaah |
| Nilai Pembelian Aset Awal | Pembelian Hotel dan Lahan | $500 Juta USD lebih (± Rp 8,25 Triliun) |
| Nilai Proyek Pembangunan (Rencana) | Pembangunan 13 Tower + Mall (Tentatif) | $700 – $800 Juta USD (± Rp 11,55 – 13,2 Triliun) |
| Kepemilikan Tanah | Pemerintah Indonesia melalui Danantara | Hak Milik (Bukan Sewa) |
| Target Mulai Konstruksi | Quarter 4 (Q4) Tahun 2026 | — |
Skema Pendanaan Danantara dan Peluang BPKH
Rosan Roeslani menjelaskan bahwa akuisisi awal hotel dan lahan sebesar lebih dari $500 Juta USD (setara sekitar Rp 8,25 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.500/USD) sepenuhnya dibiayai oleh Danantara (Badan Pengelola Investasi). Namun, untuk total proyek yang diperkirakan mencapai sekitar $1,2 hingga $1,3 Miliar USD (termasuk pembangunan 13 tower baru), Rosan membuka pintu kerja sama yang sangat luas dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana haji. Dengan investasi di properti hak milik di Mekkah, BPKH tidak hanya mengamankan akomodasi bagi jemaah, tetapi juga berpotensi mendapatkan imbal hasil investasi jangka panjang yang stabil. Konsep ini akan menjadi model baru pengelolaan dana haji yang menekankan pada aset strategis dan kedaulatan logistik. Detail lebih lanjut mengenai skema pendanaan bersama akan dibahas intensif antara Danantara dan BPKH dalam waktu dekat. Dana abadi umat diharapkan dapat berputar produktif untuk kesejahteraan jemaah.
Masa Depan Haji dan Umrah: Strategi Jangka Panjang dan Ekspansi
Proyek Kampung Haji Indonesia didesain tidak hanya untuk memenuhi kuota haji reguler, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah sepanjang tahun. Hal ini sejalan dengan visi Arab Saudi untuk meningkatkan kapasitas layanan dua kota suci. Selain itu, dengan adanya “mall” di kawasan tersebut, pemerintah juga berencana mempromosikan dan membawa kuliner serta produk-produk unggulan Indonesia ke Mekkah, memperkuat ekonomi kreatif bangsa di pasar internasional.
Tantangan Bidding di Western Hindawiyah
Ambisi Indonesia tidak berhenti pada lokasi Thakher. Danantara juga terlibat dalam proses lelang (bidding) untuk plot tanah kedua di daerah “Western Hindawiyah”, yang juga berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Proses “bidding” ini unik karena bukan ditentukan oleh harga, melainkan oleh kualitas gambar rencana, kepatuhan regulasi, dan komitmen pembangunan. Dari 90 peserta lelang, Indonesia telah berhasil masuk ke dalam dua besar.
Harga tanah di plot kedua ini ditaksir mencapai sekitar $750 Juta USD. Tantangan utama di Western Hindawiyah adalah kondisi lahan yang masih benar-benar kosong—tanpa infrastruktur dasar seperti listrik dan air—serta memerlukan proses “clearance” dan negosiasi yang kompleks dengan penduduk dan pemilik lahan eksisting. Meski demikian, Rosan menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan memenangkan lelang tersebut, memungkinkan pembangunan dua titik strategis di Mekkah untuk melayani jemaah.
Jaminan Kualitas Pelayanan
Kehadiran Kampung Haji Indonesia dengan status hak milik akan memberikan Pemerintah Indonesia otonomi penuh dalam menentukan standar pelayanan. Dengan jarak yang sangat dekat dan fasilitas yang dirancang khusus, kekhusyukan dan kenyamanan ibadah jemaah akan menjadi prioritas utama. Hal ini mengakhiri ketergantungan pada pemondokan sewa dengan lokasi yang seringkali berpindah dan jauh, sebuah keluhan klasik yang telah bertahun-tahun dialami jemaah haji.
Secara keseluruhan, inisiasi Presiden Prabowo untuk mendirikan Kampung Haji Indonesia bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan manifestasi dari kedaulatan bangsa dalam melayani umatnya. Proyek ini adalah tonggak sejarah yang menandai pergeseran paradigma, dari penyewa akomodasi menjadi pemilik aset, menjamin layanan terbaik bagi jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia di masa depan.
