Dasco Tegaskan: Tunjangan Rumah DPR Disetop Sejak 31 Agustus 2025

Keputusan dan Pernyataan Resmi

Dalam jumpa pers setelah menerima aspirasi mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Dasco menegaskan bahwa penghentian tunjangan rumah adalah langkah segera yang diambil DPR untuk merespons tekanan publik dan tuntutan transparansi anggaran.
“Per tanggal 31 Agustus 2025, tunjangan rumah DPR sudah disetop,” ujar Dasco.

Ia menambahkan DPR juga memberlakukan moratorium perjalanan dinas luar negeri dan menata ulang mekanisme kunjungan kerja demi efisiensi. Hanya perjalanan yang bersifat diplomatik dan mendesak yang akan dipertimbangkan dengan ketat.

Latar Belakang: Tekanan Publik dan Gelombang Aspirasi

Keputusan ini hadir di tengah gelombang protes yang menuntut reformasi tunjangan anggota legislatif dan transparansi penggunaan anggaran. Demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 mendorong DPR untuk meninjau kembali pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi publik.

Selama ini tunjangan rumah—yang diberitakan senilai Rp50 juta per bulan bagi anggota yang tidak menempati rumah dinas—sering menjadi fokus kritik masyarakat. Penghentian dinilai sebagai jawaban cepat DPR untuk menampung aspirasi dan memperbaiki citra lembaga.

Tabel Statistik: Ringkasan Tunjangan Rumah dan Kebijakan Baru

Reaksi Politik dan Publik

Pengumuman Dasco mendapat sambutan beragam. Kelompok mahasiswa dan sebagian warganet menyambut baik langkah cepat DPR, menyebutnya sebagai kemenangan aspirasi publik. Namun, sejumlah pengamat politik menekankan bahwa penghentian bersifat simbolik jika tidak diikuti audit rinci dan reformasi struktural.

Beberapa pakar keuangan publik menuntut transparansi lebih jauh: publik perlu mengetahui total anggaran yang “dibebaskan” dari penghentian tunjangan serta mekanisme realokasi atau penghematan yang akan dilakukan.

Implikasi Anggaran dan Mekanisme Pengawasan

Dari sudut pandang fiskal, penghentian tunjangan rumah berpotensi membuka ruang fiskal untuk program lain atau mengurangi defisit operasional. Namun, penting bagi DPR untuk mempublikasikan angka pasti—berapa total penghematan yang tercapai dan bagaimana penghematan itu akan dikelola.

Dasco menyatakan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan lain dan menyampaikan hasil audit internal dalam beberapa pekan mendatang. Audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan DPRD dinilai perlu untuk memastikan akuntabilitas penuh.

Rencana Transparansi

• Rilis angka penghematan dan laporan realokasi anggaran.
• Penerbitan ringkasan audit internal terhadap pos tunjangan.
• Penyusunan aturan baku bagi pemberian tunjangan dan kriteria penerima.

Risiko Politikal dan Tantangan Implementasi

Meski langkah ini disenangi publik, risiko politikal muncul jika penghentian dianggap bersifat sementara atau sekadar “pencitraan”. Tantangan implementasi meliputi: kepastian hukum penghentian, harmonisasi peraturan, dan resistensi dari pemangku kepentingan yang selama ini menerima manfaat.

Untuk mencegah kekecewaan publik, DPR perlu memastikan prosedur administratif berjalan cepat: pencabutan SK, pengembalian klaim yang belum diproses, serta klarifikasi status keanggotaan yang terdampak.

Perspektif Hukum dan Administratif

Penghentian tunjangan harus diikuti perubahan administrasi: pembaruan Daftar Pengeluaran Anggaran (DPA), penyesuaian dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah/Negara, dan perintah teknis untuk biro keuangan DPR. Selain itu, perlu kepastian soal hak yang telah terlanjur dicairkan — apakah ada mekanisme pemulihan atau peninjauan klaim masa lalu.

Penutup

Penghentian tunjangan rumah per 31 Agustus 2025 menandai respons cepat DPR terhadap tekanan publik. Namun efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan, audit menyeluruh, dan tindak lanjut reformasi anggaran yang konkret. DPR menempatkan langkah ini sebagai bagian dari proses memperbaiki hubungan institusi dengan masyarakat—dengan harapan restorasi kepercayaan publik tidak berhenti pada pernyataan, melainkan dibuktikan melalui data dan tindakan nyata.